Selasa,30 Desember 2025 Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menghadiri Rapat Pembahasan Pengintegrasian Server IT dan Aplikasi SKPD yang digelar Pemerintah Kota Makassar di Ruang Rapat Sipakatau, Lantai 2 Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani No. 2
Rapat yang dimulai pukul 09.00 Wita tersebut dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan turut dihadiri jajaran kepala perangkat daerah, termasuk Kepala UPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Kepala Sub Bidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmen untuk mengintegrasikan seluruh server teknologi informasi (IT) dan aplikasi SKPD di bawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Kebijakan ini dinilai mampu menciptakan efisiensi anggaran hingga Rp20–30 miliar per tahun.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyebut penghematan tersebut dapat dilakukan tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Sebaliknya, integrasi sistem justru akan meningkatkan kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan sistem terintegrasi, anggaran bisa kita hemat dan dialihkan untuk kebutuhan masyarakat. Pelayanan tidak berkurang, malah semakin baik,” ujar Munafri.
Kebijakan integrasi ini dilakukan dengan menjadikan Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+) sebagai super apps layanan publik. Seluruh layanan pada 51 SKPD dan 210 subbagian disatukan dalam satu platform terintegrasi dan terstandarisasi.
Aplikasi LONTARA+ juga terhubung dengan Command Center Diskominfo, sehingga seluruh alur layanan dan aduan masyarakat dapat dipantau secara real time.
Munafri menegaskan, secara regulasi nasional pengelolaan sistem informasi pemerintahan harus berada dalam satu tata kelola yang terkoordinasi. Karena itu, ke depan seluruh aplikasi dan server IT SKPD akan disentralisasi di Diskominfo.