MAKASSAR – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah, menyatakan kesiapan jajarannya untuk menjalankan seluruh instruksi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, guna meningkatkan koordinasi antar-sektor dan memperbaiki kinerja birokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi Asminullah usai menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2026 yang digelar di Lily Ballroom, Four Points Hotel by Sheraton Makassar.
Forum ini menjadi krusial setelah Wali Kota Munafri Arifuddin memberikan peringatan keras mengenai praktik birokrasi transaksional dan fenomena deep state di internal pemerintah daerah.
“Acara Forum SKPD ini sangat penting. Seperti arahan Pak Wali tadi, semua komunikasi antar-sektor harus bisa terajut dengan baik. Bapenda hadir dan siap menjalani semua instruksi Pak Wali,” tegas Andi Asminullah.
Terkait sorotan Wali Kota mengenai birokrasi yang sering kali “mengatur” kebijakan demi kepentingan tertentu, Asminullah menekankan bahwa Bapenda akan mengikuti setiap kebijakan pemerintah kota demi transparansi dan efektivitas pelayanan. Salah satu instruksi langsung yang juga ditegaskan adalah keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan.
“Pasti kita ikut. Termasuk Jumat Bersih, Bapenda pasti akan turut mengambil peran di situ,” tambahnya.
Dalam forum yang sama, Wali Kota Munafri Arifuddin mengungkapkan keresahannya terhadap pola kerja transaksional dalam pengadaan barang dan jasa yang dinilai merusak outcome pembangunan.
Munafri mengingatkan para pimpinan OPD agar memperkuat aspek kepemimpinan (leadership) agar tidak didikte oleh oknum bawahannya.
“Saya melihat hampir satu tahun mengamati, kadang-kadang ujungnya hanya mau terima beres. Semuanya dikerjakan orang di bawah, sehingga mereka yang mengatur segala macam kebijakan,” ujar Munafri.
Ia menambahkan bahwa kondisi ini diperparah dengan adanya proses komersialisasi di dalam birokrasi, di mana kepentingan daerah dikalahkan oleh hitung-hitungan jasa pribadi. Munafri menyoroti praktik negosiasi dalam pengadaan barang dan jasa yang bersifat transaksional.
“Kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan dalam bentuk negosiasi. Kalau transaksional ini terus berjalan, pemerintah akan rapuh karena outcome anggaran tidak maksimal akibat adanya angka-angka yang menguap,” tegasnya.
Dalam kegiatan ini, Andi Asminullah hadir didampingi oleh jajaran strategis Bapenda, termasuk Plt. Sekretaris Badan, Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala UPT PBB, serta Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.