Senin. 12 Januari 2026 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menghadiri Launching Sistem Keagenan Perisai Makassar dan Program Jaminan Hari Tua (JHT) bagi Pekerja Rentan Tahun 2026 yang digelar di Atrium Trans Studio Mall Makassar
Kepala Bapenda Kota Makassar Andi Asminullah hadir bersama Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Muhammad Afif Adzy serta Kepala Bidang Pajak Daerah Muhammad Ambar Sallatu sebagai bagian dari komitmen perangkat daerah dalam mendukung perluasan perlindungan ketenagakerjaan di Kota Makassar.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung dan dibuka oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama jajaran BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar menghadirkan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan pekerja keagamaan di seluruh wilayah kota.
“Kita pemerintah kota menghadirkan negara dalam proses ketenagakerjaan di kota ini, khususnya bagi pekerja rentan dan pekerja keagamaan,” ujar Munafri.
Program yang dijalankan Pemkot Makassar saat ini disebutnya telah meng-cover kurang lebih 81 ribu pekerja melalui jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Melihat kemampuan fiskal daerah, Pemkot Makassar menambah perlindungan baru berupa Jaminan Hari Tua (JHT) untuk sekitar 45 ribu warga pekerja rentan di kota ini.
“JHT ini akan memberikan dampak baik bagi mereka saat memasuki masa pensiun, karena tidak semua pekerja rentan mampu bekerja di usia yang semakin bertambah,” lanjutnya.
Pemkot Makassar juga menargetkan perluasan cakupan melalui sistem keagenan Perisai, melibatkan perangkat pemerintah kota hingga tingkat kecamatan dan kelurahan untuk menjangkau kelompok pekerja non-formal di berbagai wilayah.
Wali Kota menyebut target perlindungan ketenagakerjaan Makassar berada pada angka 90 persen sebelum tahun 2029, dari posisi saat ini yang mencapai 67 persen atau telah berada di atas rata-rata nasional.
Program ini diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan ketenagakerjaan, tetapi juga mendorong produktivitas hingga meningkatkan pergerakan ekonomi daerah.