MAKASSAR – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah, menghadiri penerimaan kunjungan kerja Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, bersama jajaran pemerintah kabupaten/kota se-NTB di Kota Makassar, Kamis (24/9/2026).
Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari agenda studi tiru Pemerintah Provinsi NTB terkait percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penguatan perlindungan sosial bagi pekerja rentan. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Sipakatau, Balai Kota Makassar, dan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Makassar memaparkan sejumlah kebijakan dan inovasi dalam memperkuat perlindungan sosial masyarakat, salah satunya melalui program Makassar Berjasa (Makassar Berbagi Jaminan Sosial) yang menyasar pekerja rentan dari berbagai sektor.
Kehadiran Kepala Bapenda Makassar dalam forum tersebut menjadi bagian dari keterlibatan perangkat daerah dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam sinergi pembangunan daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah untuk mendukung berbagai program pelayanan serta perlindungan masyarakat.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, berbasis data, serta diperkuat dengan jaminan sosial.
“Pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan konvergensi program, data yang presisi, serta perlindungan jaminan sosial yang masif agar masyarakat dapat memperoleh perlindungan dan memiliki kesempatan untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam pemaparan Pemkot Makassar, program Makassar Berjasa pada 2026 memberikan perlindungan jaminan sosial melalui APBD kepada 81.466 pekerja rentan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Selain itu, sekitar 45.000 pekerja rentan juga mendapatkan perlindungan tambahan melalui program Jaminan Hari Tua (JHT).